Sehari setelah mantan penguasa rezim orde baru Suharto meninggal, kita dikejutkan dengan pemberitaan pers yang mengangkat kebohongan informasi, dimana media mencoba memprovokasi rakyat dengan menyiarkan berbagai kebaikan mantan petinggi orde baru tersebut tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa kehancuran Indonesia saat ini adalah warisan dari rezim orde baru Suharto yang memerintah secara otoriter, mengabaikan prinsip-prinsip HAM, merampas harta-harta rakyat dengan sewenang-wenang, dan merusak lingkungan/menguras habis sumber daya, sehingga rakyat Indonesia menjadi miskin karena harus menanggung beban hutang sebagai warisan pemerintahannya serta menimbulkan krisis multidimensional yang berkepanjangan. Sulit bagi kami untuk menerima pemberitaan bahwa Suharto merupakan yang paling bertanggung jawab atas kehancuran bangsa ini.
Oleh karena itu, kami dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 dengan ini menyataikan bahwa:
1. Menuntut Pemerintah atau Kejaksaan Agung untuk terus mengusut tuntas kasus kejahatan Suharto beserta kroni/pendukung/pelaksana lapangan yang menerima tugas langsung maupun tidak langsung, terkait kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan kriminal pencurian uang rakyat, meskipun Suharto meninggal dunia.
2. Menuntut Negara menyita seluruh aset kekayaan keluarga Suharto beserta kroninya untuk dikuasai oleh Negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat khususnya korban Pelanggaran HAM.
3. Menolak pengibaran bendera setengah tiang selama tujuh hari berturut-turut, karena Suharto merupakan terdakwa kasus penggelapan uang di tujuh yayasan, pencuri uang rakyat terbesar di dunia (menurut catatan PBB), serta sebagai penjahat kemanusiaan terkait pembunuhan massal tahun 1965/1966 dimana sekurang-kurangnya 500 ribu s/d tiga juta rakyat tidak bersalah dibunuh tanpa proses hukum.
4. Hentikan pemberitaan pers (elektronika, cetak) yang berpotensi membohongi publik dalam kasus Suharto, karena ia tidak layak menyandang predikat Bapak Pembangunan karena pada kenyataannya Indonesia hancur lebur akibat kebijakan yang dibuatnya.
DEMI TEGAKNYA KEADILAN DAN KEBENARAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN.
PEMERINTAH YANG BIJAKSANA AKAN MENEGAKKAN HUKUM YANG ADIL DI NEGARANYA,
MEDIA YANG BAIK TIDAK AKAN MENYAJIKAN KEBOHONGAN INFORMASI UNTUK RAKYATNYA.
Jakarta, 28 Januari 2008.
Bejdo Untung
Ketua YPKP 65
Beberapa Peristiwa Pelanggaran HAM di Era Soeharto :
Harian Kompas, Senin, 29/1/2008.
1. Aceh (1976 – 1983): Pembunuhan dan penghilangan paksa dalam operasi militer terbatas
2. Aceh (1989 – 1998): Operasi militer II, korban tewas 119 orang
3. Jakarta (1984): Peristiwa Tanjung Priok, korban tewas 24 orang, luka berat 36 orang, luka ringan 19 orang
4. Jakarta (1996): Peristiwa 27 Juli, korban simpatisan dan warga PDI, korban tewas 5 orang, luka-luka 149 orang, hilang 23 orang, serta 124 orang ditangkap dan ditahan.
5. Majalengka (1993): Peristiwa Haor Koneng, korban tewas 5 orang, luka berat 8 orang, luka ringan 7 orang
6. Jawa (1965): Peristiwa G30S, korban tewas berkisar 78.000 sampai 3 juta jiwa.
7. Jawa (1981 – 1983): Penembak misterius atau “Petrus”, korban diduga pelaku kriminal, mencapai 5.000 orang. Terjadi di DKI
8. Jawa (1985 – 1988): Penyiksaan Kelompok Usro, Korban aktivis Muslim
9. Madura (1993): Peristiwa Waduk Nipah, Sampang, korban tewas 4 orang.
10. Pulau Buru (1969 – 1979): Penahanan aktivis politik, sekurangnya 10.000 orang.
11. Papua (1976 – 1995): Pembunuhan dan penghilangan paksa dalam operasi militer terbatas, korban tewas, cacat, penyiksaan, penculikan, dan hilang sekitar 100.000 jiwa
Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto
Senin, 31 Mei 2004 17:13 WIB
TEMPO Interaktif:
1 September 1998
Tim Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto, dari anggaran dasar lembaga tersebut.
6 September 1998
Soeharto mengumumkan kekayaannya melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). "Saya tidak punya uang satu sen pun...," kata Soeharto. Dalam wawancara dengan TPI, Soeharto menyatakan tak memiliki kekayaan seperti pernah dilansir media
9 September 1998
Tim Konsultan Cendana meminta kepada Presiden serta Menteri Pertahanan dan Keamanan agar memberikan perhatian ekstraketat dan melindungi Soeharto dari penghinaan, cercaan, dan hujatan.
11 September 1998
Pemerintah Swiss menyatakan bersedia membantu pemerintah RI melacak rekening-rekening Soeharto di luar negeri.
15 September 1998
Jaksa Agung Andi M. Ghalib ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi Kekayaan Soeharto.
21 September 1998
Jaksa Agung Andi M. Ghalib berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Cendana untuk mengklarifikasi kekayaan Soeharto.
25 September 1998
Soeharto datang ke Kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan dua konsep
29 September 1998
Kejagung membentuk Tim Penyelidik, Peneliti dan Klarifikasi Harta Kekayaan Soeharto dipimpin Jampidsus Antonius Sujata.
13 Oktober 1998
Badan Pertanahan Nasional mengumumkan tanah Keluarga Cendana tersebar di 10 provinsi di
22 Oktober 1998
Andi M Ghalib menyatakan, keputusan presiden yang diterbitkan mantan presiden Soeharto, sudah sah secara hukum. Kesalahan terletak pada pelaksanaannya.
28 Oktober 1998
Tim Pusat Intelijen Kejaksaan Agung memeriksa data tanah peternakan Tapos milik Soeharto.
21 November 1998
Presiden Habibie mengusulkan pembentukan komisi independen mengusut harta Soeharto. Tapi, usulan ini kandas.
22 November 1998
Soeharto menulis
2 Desember 1998
Presiden Habibie mengeluarkan Inpres No. 30/1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto.
5 Desember 1998
Jaksa Agung mengirimkan
7 Desember 1998
Di depan Komisi I DPR, Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan atas tujuh yayasan: Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora. Sejumlah yayasan memiliki kekayaan senilai Rp 4,014 triliun. Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposito Rp 24 miliar, Rp 23 miliar tersimpan di rekening BCA, dan tanah seluas 400 ribu hektare atas nama Keluarga Cendana.
9 Desember 1998
Soeharto diperiksa Tim Kejaksaan Agung menyangkut dugaan penyalahgunaan dana sejumlah yayasan, program Mobil Nasional (mobnas), kekayaan di luar negeri, perkebunan dan peternakan Tapos.
9 Desember 1998
Soeharto diperiksa oleh Tim 13 Kejaksaan Agung diketuai JAM. Pidsus Antonius Sujata selama 4 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi
28 Desember 1998
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hasan Basri Durin mengungkapkan, keluarga Cendana atas nama pribadi dan badan hukum atau perusahaan menguasai 204.983 hektare tanah bersertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM).
30 Desember 1998
Mantan Wakil Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo, seusai dimintai keterangan di Kejaksaan Agung, menyatakan pembuatan Keppres dan Inpres tentang proyek mobil nasional
12 Januari 1999
Tim 13 Kejaksaan Agung mengungkapkan, mereka menemukan indikasi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto.
4 Februari 1999
Kejaksaan Agung memeriksa Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung Soeharto, sebagai bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan yang dipimpin Soeharto.
9 Februari 1999
Soeharto melalui tujuh yayasan yang dipimpinnya mengembalikan uang negara sebesar Rp 5,7 triliun.
9 Februari 1999
Jaksa Agung Andi M. Ghalib melaporkan hasil investigasi 15 kedutaan besar RI yang menyimpulkan tidak ditemukan harta kekayaan Soeharto di luar negeri. Laporan dari Belanda menyebutkan ada sebuah masjid di daerah Reswijk, Belanda yang dibangun atas sumbangan Probosutedjo, adik tiri Soeharto. Kastorius Sinaga, anggota Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita), meragukan laporan Jaksa Agung itu.
11 Maret 1999
Soeharto, melalui kuasa hukumnya, Juan Felix Tampubolon, meminta Jaksa Agung menghentikan penyelidikan terhadapnya atas dugaan KKN.
13 Maret 1999
Soeharto menjalani pemeriksaan tim dokter yang dibentuk Kejaksaan Agung di RSCM.
16 Maret 1999
Koran The Independent, London, memberitakan Keluarga Cendana menjual properti di London senilai 11 juta poundsterling (setara Rp 165 miliar).
26 Mei 1999
JAM Pidsus Antonius Sujata, Ketua Tim Pemeriksaan Soeharto dimutasikan.
27 Mei 1999
Soeharto menyerahkan
28 Mei 1999
Soeharto mengulangi pernyataannya, bahwa dia tidak punya uang sesen pun.
30 Mei 1999
Andi Ghalib dan Menteri Kehutanan Muladi berangkat ke Swiss untuk menyelidiki dugaan transfer uang sebesar US$ 9 miliar dan melacak harta Soeharto lainnya.
11 Juni 1999
Muladi menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa pihaknya tidak menemukan simpanan uang Soeharto di bank-bank Swiss dan
9 Juli 1999
Tiga kroni Soeharto yaitu Bob Hasan, Kim Yohannes Mulia dan Deddy Darwis diperiksa Kejagung dalam kasus yayasan yang dikelola Soeharto.
19 Juli 1999
Soeharto terserang stroke dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan.
11 Oktober 1999
Pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto tak terbukti karena minimnya bukti. Kejagung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Soeharto. Aset yang ditemukan diserahkan kepada pemerintah.
6 Desember 1999
Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto.
6 Desember 1999
Jaksa Agung baru, Marzuki Darusman mencabut SP3 Soeharto.
29 Desember 1999
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Soeharto atas pencabutan SP3.
14 Februari 2000
Kejagung memanggil Soeharto guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tapi tidak hadir dengan alasan sakit.
16 Februari 2000
Jaksa Agung Marzuki Darusman membentuk Tim Medis untuk memeriksa kesehatan Soeharto.
31 Maret 2000
Soeharto dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan uang dana yayasan sosial yang dipimpinnya.
3 April 2000
Tim Pemeriksa Kejagung mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana. Baru diajukan dua pertanyaan, tiba-tiba tekanan darah Soeharto naik.
13 April 2000
Soeharto dinyatakan sebagai tahanan
29 Mei 2000
Soeharto dikenakan tahanan rumah.
7 Juli 2000
Kejagung mengeluarkan
14 Juli 2000
Pemeriksaan Soeharto dinyatakan cukup dengan meminta keterangan 140 saksi dan siap diberkas Tim Kejagung.
15 Juli 2000
Kejagung menyita aset dan rekening yayasan-yayasan Soeharto.
3 Agustus 2000
Soeharto resmi sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa berbarengan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jakarta.
8 Agustus 2000
Kejaksaan Agung menyerahkan berkas perkara ke PN Jakarta Selatan.
22 Agustus 2000
Menkumdang Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses peradilan Soeharto dilakukan di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
23 Agustus 2000
PN Jakarta Selatan memutuskan sidang pengadilan HM Soeharto digelar pada 31 Agustus 2000 dan Soeharto diperintahkan hadir.
31 Agustus 2000
Soeharto tidak hadir dalam sidang pengadilan pertamanya. Tim Dokter menyatakan Soeharto tidak mungkin mengikuti persidangan dan Hakim Ketua Lalu Mariyun memutuskan memanggil tim dokter pribadi Soeharto dan tim dokter RSCM untuk menjelaskan perihal kesehatan Soeharto.
14 September 2000
Soeharto kembali tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit.
23 September 2000
Soeharto menjalani pemeriksaan di RS Pertamina selama sembilan jam oleh 24 dokter yang diketuai Prof dr M Djakaria. Hasil pemeriksaan menunjukkan, Soeharto sehat secara fisik, namun mengalami berbagai gangguan syaraf dan mental sehingga sulit diajak komunikasi. Berdasar hasil tes kesehatan ini, pengacara Soeharto menolak menghadirkan kliennya di persidangan.
28 September 2000
Majelis Hakim menetapkan penuntutan perkara pidana HM Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan. Tidak ada jaminan Soeharto dapat dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatan. Majelis juga membebaskan Soeharto dari tahanan
Pusat Data dan Analisa Tempo
http://www.tempointeraktif.com/hg/timeline/2004/05/31/tml,20040531-01,id.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar